Page 95 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 95

  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  70  Tahun  2014  tentang  Perusahaan  Rumah  Tangga
                          alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
                         Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tata Niaga Impor
                          Alat  Kesehatan,  Alat  Kesehatan  Diagnostik  in  vitro,  dan  Perbekalan  Kesehatan  Rumah
                          Tangga
                         Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan
                          Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
                          82)
                         Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Cara Uji Klinis Alat Kesehatan
                          Yang Baik
                         Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
                          Terintegrasi Secara Elektronik  Sektor Kesehatan
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
                   3.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
                         Pemohon  berkonsultasi  dengan  petugas  di  counter  dengan  membawa  bahan-bahan  yang
                          akan di konsultasikan
                         Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
                   4.  Jangka Waktu Penyelesaian
                         30 - 60 Menit
                   5.  Biaya/Tarif
                         Rp. 0 (Nol) Rupiah


               Konsultasi Rekomendasi Teknis Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
                   1.  Dasar Hukum
                         Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik
                          Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                          5063)
                         Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan
                          dan  Pengembangan  Industri  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1986  No  23,
                          Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330)
                         Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018    tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha
                          Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik  IndonesiaI Tahun 2018 Nomor
                          90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
                         Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  70  Tahun  2014  tentang  Perusahaan  Rumah  Tangga
                          alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
                         Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tata Niaga Impor
                          Alat  Kesehatan,  Alat  Kesehatan  Diagnostik  in  vitro,  dan  Perbekalan  Kesehatan  Rumah
                          Tangga
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100