Page 91 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

 Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
4. Jangka Waktu Penyelesaian
 30 - 60 Menit
5. Biaya/Tarif
 Rp. 0 (Nol) Rupiah

Konsultasi Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
1. Dasar Hukum
 Undang-undang No 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 2014 No 298,
Tambahan Lembaran Negara RI No 5607)
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Th 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Th 2018 No 90, Tambahan Lembaran
Negara RI No 6215)
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Th 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan
Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restauran
2. Persyaratan
 Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika
diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang
ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon mengambil nomor antrian
 Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang
akan di konsultasikan
 Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
4. Jangka Waktu Penyelesaian
 30 - 60 Menit
5. Biaya/Tarif
 Rp. 0 (Nol) Rupiah

Konsultasi Rekomendasi Teknis Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisonal
1. Dasar Hukum
 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063)
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan
dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330)
 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 3637)
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaI Tahun 2018 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)