Page 86 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon mengambil nomor antrian
 Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang
akan di konsultasikan
 Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
4. Jangka Waktu Penyelesaian
 30 - 60 Menit
5. Biaya /Tarif
 Rp. 0 (Nol) Rupiah

Konsultasi Rekomendasi Teknis Perizinan Klinik
1. Dasar Hukum
 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Pemerintah Daerah
 Undang-undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
 Undang -undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Undang-undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi
Secara Elektronik
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
2. Persyaratan
 Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika
diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang
ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon mengambil nomor antrian
 Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang
akan di konsultasikan
 Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
4. Jangka Waktu Penyelesaian
 30 - 60 Menit
5. Biaya/Tarif
 Rp. 0 (Nol) Rupiah

Konsultasi Rekomendasi Teknis Perizinan Apotik
1. Dasar Hukum
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek ( Lembaran Negara
Republik Indonesia No 18 Tahun 1953)