Page 82 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 82

Rekomendasi Surat Keterangan Miskin
                   1.  Dasar Hukum
                         Peraturan  Bupati  Pandeglang  Nomor  42  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan  Susunan
                          Organisasi Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
                         Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nomor 800/Kep.167-Dinsos/II/2017
                          tentang  penunjukan  penetapan  pengelola  kegiatan  ,  Koordinator  PPTK,  pembantu
                          bendahara pengeluaran dan pelaksana Adminsitrasi
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
                   3.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
                         Pemohon  berkonsultasi  dengan  petugas  di  counter  dengan  membawa  bahan-bahan  yang
                          akan di konsultasikan
                         Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
                   4.  Jangka Waktu Penyelesaian
                         30 - 60 Menit
                   5.  Biaya/Tarif
                         Rp. 0 (Nol) Rupiah


               Konsultasi Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
                   1.  Dasar Hukum
                         Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional
                         Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
                         Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan
                          Standar  Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2005  Nomor  150,  Tambahan
                          Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584)
                         Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM)
                          Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
                         Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor  111/HUK/2010  tentang  Panduan  Perencanaan
                          pembiayaan  pencapaian  standar  pelayanan  minimal  dibidang  sosial  daerah  provinsi  dan
                          Daerah Kab/Kota
                         Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementrian
                          Sosial Republik Indonesia
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
                   3.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
                         Pemohon  berkonsultasi  dengan  petugas  di  counter  dengan  membawa  bahan-bahan  yang
                          akan di konsultasikan
                         Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
                   4.  Jangka Waktu Penyelesaian
                         30 - 60 Menit
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87