Page 77 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

Konsultasi Rekomendasi SPPL
1. Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan
 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
 Permen LHK Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Laksana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
2. Persyaratan
 Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika
diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang
ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon mengambil nomor antrian
 Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang
akan di konsultasikan
 Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
4. Jangka Waktu
 30 - 60 Menit
5. Biaya/Tarif
 Rp. 0 (Nol) Rupiah