Page 74 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

Deskripsi Layanan Konsultasi Rekomendasi DLH
1. Deskripsi Layanan Konsultasi Rekomendasi
 Rekomendasi teknis dalam penerbitan izin diproses oleh DPMPTSP dan tidak dilakukan oleh
pemohon izin. Layanan konsultasi rekomendasi teknis disediakan jika pemohon
membutuhkan konsultasi rekomendasi teknis izin kepada OPD teknis terkait
2. Proses Penerbitan Izin
 Pemohon mengajukan permohonan izin beserta kelengkapan persyaratan ke DPMPTSP
dengan menggunakan aplikasi SiCantikCloud
 DPMPTSP mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada OPD teknis dengan
menggunakan aplikasi SiCantikCloud
 OPD teknis menyampaikan rekomendasi teknis kepada DPMPTSP melalui aplikasi
SiCantikCloud
 DPMPTSP menerbitkan izin jika OPD teknis telah menyampaikan rekomendasi teknis melalui
aplikasi SiCantikCloud
 DPMPTSP menyerahkan izin kepada pemohon

Pelayanan Pajak Reklame
1. Dasar Hukum
 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1), sebagaimana terlah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang.
2. Persyaratan
 Penetapan Wajib Pajak terdaftar:
 Salinan Surat Izin Reklame/Surat Keterangan Ijin Reklame
 Berkas persyaratan Wajib Pajak reklame (Foto Reklame, Foto lokasi)
 Penetapan Wajib Pajak Belum terdaftar:
 NIB/Akta Pendirian perusahaan/ SITU/ SIUP (Untuk Badan)
 FC. KTP/NPWP
 Salinan Surat Izin Reklame/Surat Keterangan Ijin Reklame
 Berkas persyaratan Wajib Pajak reklame (Foto Reklame, Foto lokasi)
 Pembayaran:
 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) / Kode Bayar
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon mendatangi loket BP2D;
 Petugas Loket BP2D Menerima salinan (Foto Copy) Surat Ijin Reklame/Surat Keterangan Ijin
Reklame yang dilengkapi berkas persyaratan wajib pajak reklame (Foto Reklame, Foto
lokasi) sebagai dasar penetapan Reklame);
 Petugas loket BP2D melakukan verifikasi;
 Apabila objek pajak tersebut belum terdaftar wajib pajak, maka harus mendaftarkan
terlebih dahulu melakukan proses pendaftaran sebagai wajib pajak;