Page 69 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

Persetujuan Tata Ruang/Site Plan
1. Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Banten
 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pandeglang
2. Persyaratan
 Surat Permohonan
 Foto Copy Surat Tanah
 Foto Copy KTP Pemohon
 Peta Lokasi Lengkap Dengan Titik Koordinat Lokasi
 Denah dan Bentuk Tanah
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Kepala Dinas Menurunkan disposisi surat Kepada Kepala Bidang Pentaan Ruang
 Menerima disposisi kepala dinas dan menugaskan PPTK untuk Registrasi, pemeriksaan
administrasi dan persiapan Peninjauan Lapangan
 Verifikasi Lapangan
 Pengolahan data Lapangan
 Terbitnya Rekomendasi Teknis Kesesuaian Ruang
4. Jangka Waktu Penyelesaiain
 7 (tujuh ) Hari Kerja setelah persyaratan terpenuhi
5. Masa berlaku
 Sepanjang objek tidak mengalami perubahan fungsi dan Luasan
6. Biaya /Tarif
 Rp.0 (Nol) Rupiah

Konsultasi Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi
1. Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Banten
 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pandeglang
2. Persyaratan
 Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika
diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang
ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP