Page 64 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 64

Konsultasi Rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalulintas
                   1.  Dasar Hukum
                         Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
                         Peraturan Pemeritah  Nomor  32  Tahun  2011  Tentang  Manajemen  dan  Rekayasa,  Analisis
                           Dampak , serta manajemen Kebutuhan Lalulintas
                         Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  75  Tahun  2015  Tentang
                           Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu lintas
                         Peraturan  Bupati  Pandeglang  Nomor  06  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Analisis
                           Dampak Lalu Lintas
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
                   3.  Sistem Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
                         Pemohon  berkonsultasi  dengan  petugas  di  counter  dengan  membawa  bahan-bahan  yang
                          akan di konsultasikan
                         Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
                   4.  Jangka Waktu Penyelesaian
                         30 - 60 Menit

                   5.  Masa Berlaku
                         Masa berlaku ditentukan oleh Konsultan
                   6.  Biaya/Tarif
                         Rp. 0 (Nol) Rupiah


               Konsultasi Rekomendasi Saran Teknis Lalin
                   1.  Dasar Hukum
                         Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
                         Peraturan  Pemeritah  Nomor  32  Tahun  2011  Tentang  Manajemen  dan  Rekayasa,  Analisis
                          Dampak , serta manajemen Kebutuhan Lalulintas
                         Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  75  Tahun  2015  Tentang
                          Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu lintas
                         Peraturan  Bupati  Pandeglang  Nomor  06  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Analisis
                          Dampak Lalu Lintas
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
                   3.  Sistem Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
                         Pemohon  berkonsultasi  dengan  petugas  di  counter  dengan  membawa  bahan-bahan  yang
                          akan di konsultasikan
                         Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
                   4.  Jangka Waktu Penyelesaian
                         30 - 60 Menit
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69