Page 61 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia

1. Dasar Hukum
 Undang -Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
 Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi
Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia
 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

2. Persyaratan
1. Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan harus :
 Menggunakan Bahasa dan kalimat yang santun
 Tidak berisi kata yang menghina Negara termasuk symbol Negara
2. Penyampaian Permasalahan HAM harus melampirkan
 Identitas diri (KTP/Paspor/SIM)
 Data berupa informasi, fakta dan bukti sebagai dasar pengajuan Komunikasi
Masyarakat dan HAM yang diduga telah dilanggar.

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan dapat dilakukan dengan :
 Langsung
 Tidak Langsung
2. Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara langsung dilakukan
dengan mengisi formulir Komunikasi Masyarakat.
3. Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung dapat
menggunakan :
 Surat
 Faksimile
 Surat Elektronik
 Aplikasi Online (SIMASHAM)
4. Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung
melampirkan dokumen pendukung berupa :
 Surat laporan kepada kepolisian
 Putusan Pengadilan
 Surat Keterangan dari Instansi Terkait
 Dokumen Pendukung Lainnya
5. Setelah diterimanya Penyampaian Permasalahan HAM dan dokumen pendukung,
Pelaksana Yankomas memeriksa dan memberitahukan secara tertulis kepada
Penyampai Komunikasi.

4. Jangka Waktu Penyelesaian
 2 (Dua) Minggu

5. Biaya/Tarif
 Rp. 0 (Nol) Rupiah