Page 65 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

5. Masa Berlaku
 Masa berlaku ditentukan oleh Konsultan
6. Biaya /Tarif
 Rp. 0 (Nol) Rupiah

Konsultasi Rekomendasi Kartu Pengawas
1. Dasar Hukum
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
serta
 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum
2. Persyaratan
 Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika
diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang
ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon mengambil nomor antrian
 Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang
akan di konsultasikan
 Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
4. Jangka Waktu Penyelesaian
 30 - 60 Menit
5. Masa Berlaku
 360 Hari (1 Tahun)
6. Biaya / Tarif
 Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Konsultasi Rekomendasi Izin Trayek
1. Dasar Hukum
 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan
 Peraturan Pemerintah No. 38 th 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara
provinsi dan pemerintah daerah Kab/Kota.
 Perpres RI No. 97 th 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
 Keputusan Menteri Perhubungan RI No. PM. 15/2019 tentang penyelenggaraan angkutan
orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
 Peraturan Menteri Perhubungan Ri No. PM83/2009 tentang pendelegasian wewenang
pemberian izin usaha di bidang transportasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu
satu pintu di bidang penanaman modal
 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 52/2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota