Page 75 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

 Apabila objek pajak tersebut sudah terdaftar (memiliki NPWPD) maka Petugas Loket BP2D
melakukan Input Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD);
 Petugas loket BP2D menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Kode bayar
kepada Pemohon;
 Pemohon melakukan pembayaran kepada Bank Persepsi.
4. Jangka Waktu
 30 (Tiga puluh) Menit setelah berkas persyaratan lengkap dan benar.
5. Biaya/Tarif
 Rp.0 (Nol Rupiah)

Pelayanan Pajak Daerah
1. Dasar Hukum
 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1), sebagaimana terlah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang.
2. Persyaratan
 Layanan Informasi Pajak Daerah:
 Fotocopy KTP
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon Informasi datang ke Mal Pelayanan Publik
 Pemohon mengambil nomor antrian sesuai dengan tujuan dan menunggu penggilan;
 Pemohon datang ke loket BP2D dengan membawa nomor antrian dan mengisi formulir
permintaan informasi dengan melampirkan foto copy identitas pemohon;
 Petugas Membukukan dan mencatat setiap permohonan pemohon informasi.
4. Jangka Waktu
 15 (lima belas) menit
5. Biaya/Tarif
 Rp.0 (Nol Rupiah)

Dinas Lingkungan Hidup
Konsultasi Rekomendasi Amdal
1. Dasar Hukum
 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan
 Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata cara komisi amdal
 Peraturan lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang panduan penilai amdal
 Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 Tentang tata cara komisi lisensi amdal