Page 85 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 85

Konsultasi Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
                   1.  Dasar Hukum
                         Undang-undang Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
                         Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
                         Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
                         Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen
                         Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
                         Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan  Terintegrasi
                          Secara Elektronik
                         Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  56  Tahun  2014  Tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan
                          Rumah Sakit
                         Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
                          Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
                   3.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
                         Pemohon  berkonsultasi  dengan  petugas  di  counter  dengan  membawa  bahan-bahan  yang
                          akan di konsultasikan
                         Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
                   4.  Jangka waktu Penyelesaian
                         30 - 60 Menit
                   5.  Biaya /Tarif
                         Rp. 0 (Nol) Rupiah


               Konsultasi Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Rumah Sakit
                   1.  Dasar Hukum
                         Undang-undang Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
                         Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
                         Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
                         Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen
                         Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
                         Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan  Terintegrasi
                          Secara Elektronik
                         Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  56  Tahun  2014  Tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan
                          Rumah Sakit
                         Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
                          Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90