Page 90 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 90

  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor:736/MENKES/PER/I/2010  Tahun
                          2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
                         Keputusan    Menteri    Perindustrian   Dan    Perdagangan     Republik   Indonesia
                          Nomor:651/Mpp/Kep/10/2004  Tentang  Persyaratan  Teknis  Depot  Air  Minum  dan
                          Perdagangannya
                         Peraturan Bupati NO.41 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Rincian Tugas
                          dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kesehatan.
                         Peraturan  Bupati  Pandeglang  Nomor:42  Tahun  2017  tentang  Pendelegasian  Wewenang
                          Penerbitan  dan  Penandatangan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  Kepada  Kepala  Dinas
                          Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
                   3.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
                         Pemohon  berkonsultasi  dengan  petugas  di  counter  dengan  membawa  bahan-bahan  yang
                          akan di konsultasikan
                         Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
                   4.  Jangka Waktu Penyelesaian
                         30 - 60 Menit
                   5.  Biaya/Tarif
                         Rp. 0 (Nol) Rupiah


               Konsultasi Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
                   1.  Dasar Hukum
                         Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen
                         Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
                         Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
                         Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi
                          Jasaboga
                         Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
                          Pangan
                         Peraturan Bupati Pandeglang no. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
                          Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
                         Peraturan  Bupati  Pandeglang  no  42  Tahun  2017  tentang  Pendelegasian  Wewenang
                          Penerbitan  dan  Penandatanganan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  kepada  Kepala  Dinas
                          Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
                   3.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
                         Pemohon  berkonsultasi  dengan  petugas  di  counter  dengan  membawa  bahan-bahan  yang
                          akan di konsultasikan
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95