Page 87 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Th 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara
Republik binfar.depkes.go.id Indonesia Th 2009 No 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No 5044)
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaI Tahun 2018 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/Per/I/1949 tentang Menjalankan
Peracikan Obat
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat Yang
Dapat Diserahkan Tanpa Resep
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan,
Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Estndar Pelayanan
Kefarmasian di Apotek
 Permenkes RI No 9 Tahun 2017 tentang Apotek
 Permenkes RI No 26 Th 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Kesehatan
 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas
Permenkes RI No167/KAB/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat
2. Persyaratan
 Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika
diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang
ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon mengambil nomor antrian
 Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang
akan di konsultasikan
 Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
4. Jangka Waktu Penyelesaian
 30 - 60 Menit
5. Biaya/Tarif
 Rp. 0 (nol) Rupiah

Konsultasi Rekomendasi Teknis Perizinan Toko Obat
1. Dasar Hukum
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1953)
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Th 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063)