Page 103 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

 Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang
akan di konsultasikan
 Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
4. Jangka Waktu Pelayanan
 30 - 60 Menit
5. Biaya/Tarif
 Rp. 0 (Nol) Rupiah

Konsultasi Rekomendasi Teknis Izin Prawat Anastesis
1. Dasar Hukum
 Undang-undang No 36 Th 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th
2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5063)
 Undang-undang No 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 2014 No 298,
Tambahan Lembaran Negara RI No 5607)
 Peraturan Pemerintah No 32 Th 1996 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 1996
No 49, Tambahan Lembaran Negara RI No 3637)
2. Persyaratan
 Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika
diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang
ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon mengambil nomor antrian
 Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang
akan di konsultasikan
 Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
4. Jangka Waktu Pelayanan
 30 - 60 Menit
5. Biaya/Tarif
 Rp. 0 (Nol) Rupiah

Konsultasi Rekomendasi Teknis Izin Praktik Fisioterapis Bicara
1. Dasar Hukum
 Undang-undang No 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 2014 No 298,
Tambahan Lembaran Negara RI No 5607)
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Th 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Th 2018 No 90, Tambahan Lembaran
Negara RI No 6215)
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Th 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Fisioterapis
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Th 2015 tentang stndar Pelayanan Fisioterapis
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Th 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan