Page 108 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

KTP Elektronik
1. Dasar Hukum
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Adiministrasi
Kependudukan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Adimintrasi
Kependudukan Secara Daring
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil
2. Persyaratan
 Telah berusia 17 Tahun atau sudah kawin
 Fotocopy Kartu Keluarga
 Surat Keterangan telah Perekaman
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Pemohona Menyerahkan berkas pengajuan
 Operator mengajukan berkas ke pejabat pemeriksa untuk diferifikasi
 Pejabat memeriksa memberikan persetujuan kepada Operator
 Operator Membuat Jenis Pelayanan yang diajukan Pemohon
 Operator Menyerahkan jenis pelayanan Kepada Pemohon
4. Jangka Waktu
 1 s/d 24 Jam selama tidak ada gangguan teknis
5. Biaya/Tarif
 Rp.0 (Nol Rupiah)

Kartu Keluarga
1. Dasar Hukum
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Adiministrasi
Kependudukan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Adimintrasi
Kependudukan Secara Daring
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil
2. Persyaratan
 Surat Nikah /Surat Cerai
 KTP-EL semua anggota Keluarga
 Akta Kelahiran Anggota Keluarga
 Surat Keterangan pindah /Datang WNI
 Formulir Permohonan Katu Keluarga
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
 Pemohona Menyerahkan berkas pengajuan
 Operator mengajukan berkas ke pejabat pemeriksa untuk diferifikasi
 Pejabat memeriksa memberikan persetujuan kepada Operator
 Operator Membuat Jenis Pelayanan yang diajukan Pemohon