Page 111 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANDEGLANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANDEGLANG

I. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No Komponen Uraian
1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016
tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017
tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan
Bangunan Gedung.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018
tentang Penyelenggaraan izin Mendirikan
Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan
Bangunan Gedung.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Bangunan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
tertentu.

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kecuali
fungsi hunian dan kegiatan yang tidak
memerlukan/disyaratkan untuk melakukan
pemenuhan komitmen perizinan berusaha di
laman OSS.
2. Izin Lokasi yang berlaku efektif, jika di
persyaratkan