Page 112 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

3. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan yang
berlaku efektif, jika di persyaratkan
4. Persetujuan Masyarakat Sekitar yang disahkan
oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat.
5. Surat pernyataan keaslian semua dokumen
persyaratan, ditandatangani diatas materai 6000.
6. Tanda Bukti Status Kepemilikan Tanah dan/atau
tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
tahun terakhir.
8. Data umum bangunan gedung untuk :
a. Gedung sederhana 1 (satu) Lantai
menggunakan desain prototipe bangunan
gedung sederhana 1 (satu) lantai sesuai
pedoman Kementerian PUPR atau Jika tdk
tersedia desain prototype maka pemohon
harus menyediakan dokumen secara teknis
yang dibuat pemohon atau jasa
konstruksi/konsultan.
b. Gedung sederhana 2 (dua) Lantai :
Desain prototipe bangunan gedung sederhana
2 (dua) lantai sesuai petunjuk teknis
Kementerian PUPR. Jika tidak tersedia desain
prototype maka pemohon harus menyediakan
dokumen teknis yang dibuat pemohon atau
jasa konstruksi/konsultan.
c. Gedung tidak sederhana dan Bangunan
Gedung Khusus menggunakan desain
prototipe bangunan gedung, atau dokumen
secara teknis dibuat pemohon atau jasa
kontruksi/konsultan.
d. Rumah Tinggal menggunakan design gambar
teknik yang disiapkan oleh pemohon sendiri.
5. Dokumen rencana teknis bangunan gedung :
a. Rencana arsitektur.
b. Rencana struktur.
c. Rencana utilitas.
6. Data pemilik Bangunan berupa :
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. Surat Pernyataan menggunakan persyaratan
pokok tahan gempa.
8. Surat pernyataan menggunakan design prototipe
(untuk bangunan yang menggunakan design
prototipe).

Untuk penjelasan detail tercantum dalam lampiran
II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

VI. Untuk Bangunan Gedung yang berlokasi di zona
rawan bencana (zona merah) dan/atau areal
sempadan (sempadan jalan, pantai dan sungai) maka
tidak dapat diterbitkan IMB kecuali ditetapkan lain
oleh peraturan perundang-undangan.