Page 113 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

3. Sistem, mekanisme 1. Pemohon mengisi pernyataan komitmen Izin IMB
dan prosedur di OSS kecuali fungsi hunian dan kegiatan yang
tidak memerlukan/disyaratkan untuk melakukan
pemenuhan komitmen perizinan berusaha di
laman OSS
2. Pemohon menginput permohonan IMB di aplikasi
SICANTIK di alamat :
sicantikui.layanan.go.id/SIMBG
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap
maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis
kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan
lokasi dan/atau rapat pembahasan jika
diperlukan.
5. Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud
angka 4 difasilitasi/dikoordinasikan oleh
DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara
tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui
Aplikasi SICANTIK atas pengajuan rekomendasi
teknis baik yang dapat disetujui maupun yang
ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis terkai menyatakan bahwa
permohonan rekomendasi ditolak, maka
DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan
Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan
menyerahkan atau mengemailkannya kepada
pemohon apabila telah berlaku tanda tangan
secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan
teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP
membuat perhitungan pembayaran retribusi IMB
berupa dokumen Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) untuk diisampaikan kepada
pemohon melalui email.

9. Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan
SKRD ke Bank yang ditunjuk.

10.Pemohon menyampaikan bukti pembayaran
retribusi kepada DPMPTSP melalui laman
SICANTIK.
11.DPMPTSP menerbitkan sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan dan menyerahkan kepada pemohon
atau mengemailkannya kepada pemohon apabila
telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
12.DPMPTSP menerbitkan surat pemenuhan
komitmen dan memberi notifikasi ke OSS bahwa
pelaku usaha telah memenuhi komitmen IMB.
13.OSS menyatakan IMB berlaku efektif.

4. Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan
penyelesaian administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan
benar.

5. Biaya/tarif Tarif Retribusi IMB tercantum dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana terlampir.