Page 161 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 161

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung
                                                             dan  dapat  diselesaikan  saat  pengaduan
                                                             diterima,  maka  petugas  pengaduan  akan
                                                             menyampaikan  jawaban  saat  itu  juga  dengan
                                                             sepengetahuan atasan/pimpinan.
                                                         4. Pengaduan  yang  memerlukan  kajian  lebih
                                                             lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
                                                             a. Pemeriksaan lapangan;
                                                             b. Rapat koordinasi
                                                         5. Jawaban  atas  pengaduan  akan  disampaikan
                                                             secara lisan atau tertulis.
                                                         6. Terhadap  pengaduan  berdasarkan  hasil  rapat
                                                             koordinasi  yang  memerlukan  tindaklanjut
                                                             penertiban,  maka  penertiban  dilaksanakan
                                                             oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
                      11.   Jumlah pelaksana              4 (empat) orang


                      12.   Jaminan pelayanan            Sesuai dengan maklumat pelayanan

                      13.   Jaminan keamanan dan  1. Surat  Pernyataan  Pemenuhan  Komitmen  di
                            keselamatan pelayanan           tanda  tangan  serta  cap  basah  atau  melalui
                                                            tanda  tangan  elektronik  sehinga  dijamin
                                                            keasliannya.
                                                         2. Surat    Pernyataan      Pemenuhan      Komitmen
                                                            diberi tanda khusus berkop intansi DPMPTSP.
                                                         3. Surat    Pernyataan      Pemenuhan      Komitmen
                                                            diberi QR Code.

                      14.   Evaluasi kinerja             Dilakukan  melalui  pengukuran  penerapan  14
                            pelaksana                    komponen  standar  pelayanan  yang  dilakukan
                                                         sekurang-kurangnya  setiap  1  tahun  (dalam
                                                         bentuk  laporan  secara  berkala  dan  periodik,
                                                         dilakukan  tindakan  perbaikan  untuk  menjaga
                                                         dan meningkatkan kinerja pelayanan

                      15.   Pencabutan                   DPMPTSP       melakukan      pencabutan      terhadap
                                                         Perizinan  dan  Non  Perizinan  yang  diterbitkan
                                                         apabila :

                                                         1. setelah  dilakukan  teguran  atau  peringatan,
                                                             pelaku    usaha     atau    penanggung      jawab
                                                             kegiatan  tidak  mematuhi  ketentuan  yang
                                                             tertuang dalam perizinan dan non perizinan.
                                                         2. terjadi  penyalahgunaan  terhadap  ketentuan
                                                             yang  tertuang  dalam  perizinan  dan  non
                                                             perizinan yang telah ditetapkan
                                                         3. terjadi  pelanggaran  terhadap  pemenuhan
                                                             komitmen perizinan berusaha.
                                                         4. terjadi    perubahan      jenis   kegiatan     atau
                                                             pemindahan           kepemilikan         kegiatan
                                                             usaha/pemilik kegiatan.
                                                         5. dikenakan  penutupan  dan/atau  pembatalan
                                                             berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
                                                             undangan      yang    berlaku    atau    putusan
                                                             pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166