Page 156 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 156
d. Melalui kotak saran
e. Melalui surat yang ditujukan ke alamat Jl. KH.
Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang 42213.
f. Melalui petugas bagian pengaduan, saran dan
masukan DPMPTSP dengan menggunakan
formulir yang telah disediakan.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan
dapat diselesaikan saat pengaduan diterima, maka
petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban
saat itu juga dengan sepengetahuan
atasan/pimpinan.
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut
akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara
lisan atau tertulis.
6. Terhadap pengaduan berdasarkan hasil rapat
koordinasi yang memerlukan tindaklanjut
penertiban, maka penertiban dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang
12. Jaminan pelayanan Sesuai dengan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan keamanan 1. Sertifikat izin di tanda tangan serta cap basah atau
dan keselamatan melalui tanda tangan elektronik sehinga dijamin
pelayanan keasliannya
2. Sertifikat izin diberi tanda khusus ber Kop Intansi
DPMPTSP
3. Sertifikat Izin diberi barcode
14. Evaluasi kinerja Dilakukan melalui pengukuran penerapan 14
pelaksana komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk
laporan secara berkala dan periodik, dilakukan
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja pelayanan
15. Pencabutan DPMPTSP melakukan pencabutan terhadap Perizinan
dan Non Perizinan yang diterbitkan apabila :
1. setelah dilakukan teguran atau peringatan, pelaku
usaha atau penanggung jawab kegiatan tidak
mematuhi ketentuan yang tertuang dalam
perizinan dan non perizinan.
2. terjadi penyalahgunaan terhadap ketentuan yang
tertuang dalam perizinan dan non perizinan yang
telah ditetapkan
3. terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan komitmen
perizinan berusaha.
4. terjadi perubahan jenis kegiatan atau pemindahan
kepemilikan kegiatan usaha/pemilik kegiatan.
5. dikenakan penutupan dan/atau pembatalan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap.
