Page 154 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 154

9. Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)


                   No.          Komponen                                       Uraian


                    1.   Dasar Hukum                1. Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang
                                                        Perdagangan
                                                    2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor
                                                        24  Tahun  2018        tentang  Pelayanan  Perizinan
                                                        Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
                                                    3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
                                                        Nomor  90/M-Dag/Per/12/2014   tentang  Penataan
                                                        dan Pembinaan Gudang
                                                    4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
                                                        Nomor  8  tahun  2020  tentang  Pelayanan  Perizinan
                                                        Berusaha  Terintegrasi  secara  Elektronik  di  Bidang
                                                        Perdagangan.

                    2.   Persyaratan                1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
                                                     2. Izin Usaha Perdagangan yang berlaku efektif.
                                                    3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau
                                                         sebagian, antara lain  :
                                                         a. Izin Lokasi.
                                                         b. Izin Lingkungan.
                                                         c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
                                                         d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
                                                    4. Pemenuhan         Komitmen      disampaikan       setelah
                                                         Perizinan Prasarana dipenuhi
                                                         a. Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang  berlaku
                                                             efektif.
                                                         b. Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  pemilik  atau
                                                            penanggung        jawab       perusahaan       yang
                                                            berkewarganegaraan Indonesia.
                                                         c. Paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara
                                                            (KITAS)  bagi  penanggung  jawab  perusahaan
                                                            jasa  pergudangan  yang  berkewarganegaraan
                                                            asing.
                                                         d. Alamat  gudang  yang  disertai  dengan  titik
                                                            koordinat.
                                                         e. Akta  Pendirian  badan  usaha  yang  telah
                                                            disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

                    3.   Sistem, mekanisme          1. Pemohon  mengakses  laman  OSS  di  alamat
                         dan prosedur                   oss.go.id   untuk     mendapatkan       Nomor     Induk
                                                        Berusaha (NIB).
                                                    2. Pemohon  mengakses  laman  SICANTIK  di  alamat
                                                        sicantikui.layanan.go.id      untuk      mendaftarkan
                                                        permohonan.
                                                    3. Apabila  persyaratan  administrasi  telah  lengkap
                                                        maka  DPMPTSP  memproses  rekomendasi  teknis
                                                        kepada Dinas Teknis terkait.
                                                    4. Dinas  Teknis  terkait  melakukan  peninjauan  lokasi
                                                        dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
                                                    5. Dinas  Teknis  terkait  memberikan  jawaban  secara
                                                        tertulis  dan/atau  melakukan  notifikasi  melalui
                                                        Aplikasi  SICANTIK  atas  pengajuan  rekomendasi
                                                        teknis  baik  yang  dapat  disetujui  maupun  yang
                                                        ditolak.
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159