Page 149 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 149

8. Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
                   a. STPW Penerima dari Waralaba Dalam Negeri.
                   b. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri.
                   c. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri.


                     No.          Komponen                                     Uraian


                      1.   Dasar Hukum                1. Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7
                                                          Tahun 2014 tentang Perdagangan.
                                                      2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
                                                          24  Tahun  2018   tentang  Pelayanan  Perizinan
                                                          Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
                                                      3. Peraturan      Menteri     Perdagangan       Republik
                                                          Indonesia  Nomor  77  tahun  2018  tentang
                                                          Pelayanan     Perizinan    Berusaha      Terintegrasi
                                                          secara Elektronik di Bidang Perdagangan
                                                      4. Peraturan      Menteri     Perdagangan       Republik
                                                          Indonesia  Nomor  71  tahun  2019  tentang
                                                          Penyelenggaraan Waralaba.
                                                      5. Peraturan      Menteri     Perdagangan       Republik
                                                          Indonesia    Nomor     8   tahun     2020    tentang
                                                          Pelayanan     Perizinan    Berusaha      Terintegrasi
                                                          secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

                      2.   Persyaratan                1. Nomor Induk Berusaha (NIB.)
                                                      2. Izin  Usaha  Perdagangan  yang  berlaku  efektif  di
                                                          OSS
                                                      3. Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang  berlaku
                                                          efektif di OSS.
                                                      4. Memiliki  perjanjian  waralaba  dari  pemberi
                                                          waralaba.
                                                      5. Surat  pernyataan  keaslian  semua  dokumen
                                                          persyaratan, ditandatangani diatas materai 6000.

                      3.   Sistem, mekanisme          1. Pemohon  mengakses  laman  OSS  di  alamat
                           dan prosedur                   oss.go.id  untuk  mendapatkan  Nomor  Induk
                                                          Berusaha (NIB).

                                                      2. Pemohon mengakses laman SICANTIK CLOUD di
                                                          alamat        sicantikui.layanan.go.id         untuk
                                                          mendaftarkan permohonan.
                                                      3. Apabila  persyaratan  administrasi  telah  lengkap
                                                          maka  DPMPTSP  memproses  rekomendasi  teknis
                                                          kepada Dinas Teknis terkait.
                                                      4. Dinas  Teknis  terkait  melakukan  peninjauan
                                                          lokasi   dan/atau      rapat    pembahasan        jika
                                                          diperlukan.
                                                      5. Rapat   pembahasan   sebagaimana  dimaksud
                                                          angka  4  dapat  difasilitasi/dikoordinasikan  oleh
                                                          DPMPTSP.

                                                      6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara
                                                          tertulis   dan    melakukan      notifikasi   melalui
                                                          Aplikasi  SICANTIK  CLOUD  atas  pengajuan
                                                          rekomendasi  teknis  baik  yang  dapat  disetujui
                                                          maupun yang ditolak.
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154