Page 147 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 147

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung
                                                            dan  dapat  diselesaikan  saat  pengaduan
                                                            diterima,  maka  petugas  pengaduan  akan
                                                            menyampaikan  jawaban  saat  itu  juga  dengan
                                                            sepengetahuan atasan/pimpinan.
                                                        4. Pengaduan  yang  memerlukan  kajian  lebih
                                                            lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
                                                             a. Pemeriksaan lapangan;
                                                             b. Rapat koordinasi
                                                        5. Jawaban  atas  pengaduan  akan  disampaikan
                                                            secara lisan atau tertulis.
                                                        6. Terhadap pengaduan berdasarkan hasil rapat
                                                            koordinasi  yang  memerlukan  tindaklanjut
                                                            penertiban,  maka  penertiban  dilaksanakan
                                                            oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

                    11.    Jumlah pelaksana             4 (empat) orang

                    12.    Jaminan pelayanan            Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

                    13.    Jaminan keamanan dan  1. Sertifikat izin di tanda tangan serta cap basah
                           keselamatan pelayanan           atau  melalui  tanda  tangan  elektronik  sehinga
                                                           dijamin keasliannya
                                                        2. Sertifikat  izin  diberi  tanda  khusus  ber  Kop
                                                           Intansi DPMPTSP
                                                        3. Sertifikat Izin diberi barcode


                    14.    Evaluasi kinerja             Dilakukan  melalui  pengukuran  penerapan  14
                           pelaksana                    komponen  standar  pelayanan  yang  dilakukan
                                                        sekurang-kurangnya  setiap  1  tahun  dalam
                                                        bentuk laporan secara berkala dan periodik, serta
                                                        dilakukan  tindakan  perbaikan  untuk  menjaga
                                                        dan meningkatkan kinerja pelayanan

                    15.    Pencabutan                   DPMPTSP       melakukan      pencabutan      terhadap
                                                        Perizinan  dan  Non  Perizinan  yang  diterbitkan
                                                        apabila :
                                                        1. setelah  dilakukan  teguran  atau  peringatan,
                                                            pelaku    usaha     atau    penanggung      jawab
                                                            kegiatan  tidak  mematuhi  ketentuan  yang
                                                            tertuang dalam perizinan dan non perizinan.
                                                        2. terjadi  penyalahgunaan  terhadap  ketentuan
                                                            yang  tertuang  dalam  perizinan  dan  non
                                                            perizinan yang telah ditetapkan
                                                        3. terjadi  pelanggaran  terhadap  pemenuhan
                                                            komitmen perizinan berusaha.
                                                        4. terjadi    perubahan      jenis   kegiatan     atau
                                                            pemindahan           kepemilikan         kegiatan
                                                            usaha/pemilik kegiatan.
                                                        5. dikenakan  penutupan  dan/atau  pembatalan
                                                            berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-
                                                            undangan      yang    berlaku    atau     putusan
                                                            pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152