Page 142 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

8. Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
a. Bidang Usaha Perdagangan Umum.

b. Bidang Usaha Toko Swalayan.
c. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan.

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bagi
Usaha Mikro dan Kecil.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

2. Persyaratan :

a. Bidang Usaha 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Perdagangan Umum 2. Data Umum Perusahaan :

Yang memerlukan a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
pemenuhan Direktur/Penanggung Jawab.
komitmen b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
c. Akta Pendirian dan perubahan terakhir
Perusahaan Beserta Pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM. (kecuali
kegiatan usaha perorangan).
d. Jenis Usaha
e. Alamat Kegiatan Usaha/Kantor
3. Data Rencana Investasi :
a. Nilai Tanah dan Bangunan.
b. Mesin Peralatan.
c. Sarana dan prasarana kegiatan.
d. Investasi lain-lain
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah
berlaku efektif dari OSS.
5. Dokumen Lingkungan apabila dipersyaratkan.
b. Bidang Usaha Toko 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Swalayan 2. Data Umum Perusahaan :
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Direktur/Penanggung Jawab.
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
c. Akta Pendirian dan perubahan terakhir
Perusahaan Beserta Pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM.
d. Jenis Usaha
e. Alamat Kegiatan Usaha/Kantor