Page 137 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

7. Persetujuan Izin Lokasi

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan
Teknis Pertanahan.

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Pernyataan dan permohonan pemenuhan
komitmen Izin Lokasi.
3. Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas
letak lokasi yang dimohon (format terlampir)
4. Proposal rencana kegiatan usaha
5. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor
Pertanahan.
6. Surat pernyataan luas tanah yang sudah
dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku
Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup
7. Surat pernyataan keaslian semua dokumen
persyaratan, ditandatangani diatas materai
6000.

3. Sistem, mekanisme dan 1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran
prosedur untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha
(NIB) dengan mengakses laman OSS di
alamat oss.go.id.
1.1. Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi
tanpa Komitmen dalam hal :
a. Lokasi tanah sesuai dengan
peruntukannya menurut Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) atau
rencana umum tata ruang kawasan
perkotaan.
b. Lokasi tanah terletak di Kawasan
Ekonomi Khusus, Kawasan Industri,
serta Kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas.
c. Lokasi tanah berasal dari otorita atau
badan penyelenggara pengembangan
suatu kawasan sesuai dengan
rencana tata ruang kawasan
pengembangan.
d. Lokasi tanah diperlukan untuk
perluasan usaha yang sudah berjalan
dan letak tanahnya berbatasan
dengan lokasi kegiatan usaha.
1.2. Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi
berdasarkan komitmen kepada pelaku
usaha yang belum memiliki/menguasai
tanah.