Page 140 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 140

2. Surat  Persetujuan  Izin  Lokasi  Diberi  tanda
                                                            khusus berKop Intansi DPMPTSP.
                                                         3. Surat  persetujuan  Izin  lokasi  berlaku  efektif
                                                            di OSS yang diberi QR Code


                    14.   Evaluasi kinerja               Dilakukan  melalui  pengukuran  penerapan  14
                          pelaksana                      komponen  standar  pelayanan  yang  dilakukan
                                                         sekurang-kurangnya  setiap  1  tahun  (dalam
                                                         bentuk  laporan  secara  berkala  dan  priodik,
                                                         dilakukan  tindakan  perbaikan  untuk  menjaga
                                                         dan meningkatkan kinerja pelayanan

                    15.   Pencabutan                     DPMPTSP  melakukan  pencabutan  terhadap
                                                         Perizinan  dan  Non  Perizinan  yang  diterbitkan
                                                         apabila :
                                                         1. setelah  dilakukan  teguran  atau  peringatan,
                                                             pelaku  usaha  atau  penanggung  jawab
                                                             kegiatan  tidak  mematuhi  ketentuan  yang
                                                             tertuang dalam perizinan dan non perizinan.
                                                         2. terjadi  penyalahgunaan  terhadap  ketentuan
                                                             yang  tertuang  dalam  perizinan  dan  non
                                                             perizinan yang telah ditetapkan
                                                         3. terjadi  pelanggaran  terhadap  pemenuhan
                                                             komitmen
                                                         4. terjadi  perubahan  jenis  kegiatan  atau
                                                             pemindahan          kepemilikan         kegiatan
                                                             usaha/pemilik kegiatan.
                                                         5. dikenakan penutupan dan/atau pembatalan
                                                            berdasarkan          ketentuan         peraturan
                                                            perundang-undangan  yang  berlaku  atau
                                                            putusan      pengadilan     yang    berkekuatan
                                                            hukum tetap.
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145