Page 143 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

3. Data Rencana Investasi :
a. Nilai Tanah dan Bangunan.
b. Mesin Peralatan.
c. Sarana dan prasarana kegiatan.
d. Investasi lain-lain
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah
berlaku efektif dari OSS.
5. Dokumen Lingkungan.
6. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas
7. Persetujuan Masyarakat Sekitar yang
disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan
Camat.
8. Toko Swalayan yang berdiri sendiri :
a. Memiliki hasil analisa kajian sosial
ekonomi mayarakat (kecuali mini market
yang tidak memiliki perjanjian waralaba).
b. Memiliki surat Izin Lokasi apabila belum
ada Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
atau Zonasi. (kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan).
c. Memiliki rencana kemitraan dengan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil.
9. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan
Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan
lain wajib memiliki rencana kemitraan dengan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
c. Bidang Usaha Pusat 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Perbelanjaan 2. Data Umum Perusahaan :
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Direktur/Penanggung Jawab.
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
c. Akta Pendirian dan perubahan terakhir
Perusahaan Beserta Pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM.
d. Jenis Usaha
e. Alamat Kegiatan Usaha/Kantor
3. Data Rencana Investasi :
a. Nilai Tanah dan Bangunan.
b. Mesin Peralatan.
c. Sarana dan prasarana kegiatan.
d. Investasi lain-lain
4. Dokumen Lingkungan.
5. Dokumen Analisi Dampak Lalu Lintas.
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah
berlaku efektif dari OSS.
7. Persetujuan Masyarakat Sekitar yang
disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan
Camat.
8. Memiliki hasil analisa kajian sosial ekonomi
mayarakat.
9. Memiliki surat Izin Lokasi apabila belum ada
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah atau
Zonasi.
10.Memiliki rencana kemitraan dengan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil.
11.Memiliki rencana penempatan gerai merek
lokal strategis seperti lobby, pintu masuk
utama dan lift.