Page 21 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

Layanan Perubahan status Kepesertaan

1. Dasar Hukum
 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional
 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Nasional
 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional
 Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan
 Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Admintrasi
Kepesertaan

2. Persyaratan
Dari Pekerja Penerima Upah (PPU)/Penerima Bantuan Iuran (PBI)/ Non Aktif menjadi
Peserta PBPU/Mandiri
 Asli Kartu JKN KIS
 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 2 lembar
 Fotocopy Kartu Keluarga 2 lembar
 Fotocopy KTP Pemilik Rekening 2 Lembar
 Fotocopy halaman depan buku rekening tabungan BNI/BRI/Mandiri/BCA* 2 Lembar
 Fotocopy rekening koran/ buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir
 Formulir autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan bermaterai Rp. 6000,-

Dari Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Aktif menjadi Peserta PBPU/Mandiri
ditambahkan persyaratan :
 Surat Pernyataan keluar dari peserta PBI JK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga
atau salah satu anggota keluarga dalam KK bermaterai Rp. 6000,-

Dari Peserta Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah daerah (Jamkesda) Aktif/Non Aktif
dimana Sebelumnya Memiliki Tunggakan Iuran menjadi Peserta
PBPU/Mandiri ditambahkan persyaratan:
 Bukti pembayaran atas tunggakan iuran sebelumnya

Dari Peserta PPU PNS/TNI/Polri Aktif menjadi Peserta Bukan Pekerja (BP) Pensiunan
ditambahkan persyaratan:
 Asli / Fotocopy Surat tanda bukti penerima pensiunan / KARIP**
 Asli / Fotocopy Surat Keputusan Janda / Duda / anak yatim / anak piatu dan yatim
piatu**
 Surat Ket dari sekolah / perguruan tinggi (bagi anak >21th s.d 25 th yang masih
kuliah)**