Page 24 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

Layanan Perubahan Data

1. Dasar Hukum
 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional
 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Nasional
 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional
 Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan
 Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Admintrasi
Kepesertaan

2. Persyaratan
PERUBAHAN IDENTITAS PESERTA (NIK, NAMA, ALAMAT, NO TELP, NO HP, EMAIL)
 Asli Kartu JKN KIS
 Fotocopy Kartu Keluarga & Kartu Tanda Penduduk

Bagi Peserta PBPU/Mandiri yang Belum Melakukan Pembayaran dengan Autodebet,
ditambahkan persyaratan sebagai berikut:
 Fotocopy KTP Pemilik Rekening 2 Lembar
 Fotocopy halaman depan buku rekening tabungan BNI/BRI/Mandiri/BCA* 2
Lembar
 Fotocopy rekening koran/ buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir
 Formulir autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan bermaterai Rp. 6000,-

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Peserta datang ke layanan MPP
 Satpam MPP menyapa, menayakan kebutuhan, memberikan persyaratan, formulir isian
dan memberikan nomor antrian kepada peserta
 Peserta mengisi formulir isian peserta
 Peserta menunggu antrian
 Peserta Menuju Loket Layanan
 Petugas Frontliner mengidentifikasi kebutuhan peserta, melakukan verifikasi dan
validasi data
 Petugas Melakukan entry data peserta sesuai data dukcapil dan mencetak kartu peserta
JKN KIS
 Petrugas Frontliner memberikan edukasi kepada peserta terkait program JKN KIS
 Peserta memberikan feed back pelayanan dan meninggalkan loket

4. Jangka Waktu penyelesaian
 1 Hari Kerja selama tidak ada kendala yang mengganggu operasional layanan

5. Biaya/Tarif
 Rp. 0 (nol) Rupiah