Page 11 - KONSEP DASAR PKN -
P. 11
cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaanya.
b. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
c. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pembelaaan negara”.
d. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran”.
Gambar 4. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
Sumber: canva.com
2) Ketentuan MPR No. II/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara, yang
menekankan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan.
3) Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan
keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 tahun 1988):
a. Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak dan kewajiban warga negara yang
diwujudkan dengan keikutsertakan melalui pendidikan pendahuluan Bela
Negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan Nasional.
b. Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa pendidikan Pendahuluan Bela Negara
wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap
awal pada tingkat pendidikan dasar sampai pada pendidikan menengah ada
dalam gerakan kewiraan Pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan
tinggi ada dalam bentuk pendidikan.
c. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000
tentang Pedoman Penyusuan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil
BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 7
