Page 7 - KONSEP DASAR PKN -
P. 7

disatukan dengan amanat UU Sisdiknas, maka hakikat PKn dapat dirumuskan sebagai

               proses  pendidikan  yang  menanamkan  nilai-nilai  demokrasi  dan  kebangsaan
               berdasarkan Pancasila. Tujuan akhirnya adalah membentuk peserta didik yang cerdas

               secara  kognitif  (civic  intelligence),  aktif  berpartisipasi  (civic  participation),  dan

               bertanggung  jawab  moral  (civic  responsibility).  Bagi  mahasiswa  PGSD,  PKn  bukan
               sekadar  teori  hukum  atau  konstitusi.  PKn  adalah  pembelajaran  karakter.  Seperti

               ditegaskan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, PKn berfungsi membentuk warga

               negara yang berkepribadian, memiliki kesadaran hukum, serta menjunjung nilai-nilai
               kemanusiaan dan kebangsaan. Di sekolah dasar, PKn menjadi media penanaman nilai

               luhur Pancasila agar generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang baik, kritis, dan
               berjiwa demokratis.



               B.  Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
                   Menurut SK Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, Pendidikan Kewarganegaraan

               bertujuan  membentuk  peserta  didik  yang  memiliki  rasa  kebangsaan,  cinta  tanah  air,

               berkeadaban  demokratis,  dan  siap  berpartisipasi  aktif  dalam  membangun  kehidupan
               masyarakat  yang  damai  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila.  Tujuan  ini  menegaskan

               bahwa PKn bukan sekadar pembelajaran tentang sistem politik, tetapi juga pendidikan
               karakter dan moral kebangsaan.














                                       Gambar 2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
                                                     Sumber: canva.com

                   Secara substansial, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mewujudkan nilai-nilai

               dan  akhlak  Pancasila,  semangat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
               Tahun  1945,  serta  komitmen  terhadap  Bhinneka  Tunggal  Ika  dan  keutuhan  Negara

               Kesatuan  Republik  Indonesia.  Melalui  pendekatan  yang  sadar  dan  sistematis,  PKn




                                                         BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12