Page 126 - KONSEP DASAR PKN -
P. 126
Belanda ini berdampak sangat buruk bagi bangsa Indonesia, maka pada masa itu Ibu
Kota Negara Indonesia berpindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 sampai
dengan tanggal 27 Desember 1949. Ibu kota negara Indonesia ini dipindah sebab
diyakini bahwa di Jakarta pada saat itu sedang mengalami kekacauan. Yogyakarta
dipilih untuk menjadi ibu kota negara Indonesia pada saat itu disebabkan
Yogyakarta diyakini sebagai kota yang paling aman pada saat itu. Ini semua pun
dilakukan karena ada jaminan keamanan dari Sultan dan pemerintah yang meyakini
bahwa NICA tidak akan menyerbu keraton Yogyakarta.
Pada masa ini Indonesia benar-benar pada masa yang sangat tertekan dan penuh
bayang-bayang dari Belanda hingga pada saat itu dibuatlah beberapa perjanjian
untuk Indonesia dan Belanda agar Belanda tidak menyalahi koridornya dan aturan
yang berlaku di Indonesia. Namun. Belanda pada saat itu mengkhianati setiap
perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Semua ini pada intinya karena belanda
ingin kembali menjajah Indonesia. Hingga pada saat itu dilakukanlah sebuah
Konferensi yang cukup besar dan terkenal yaitu Konferensi Meja Bundar yang
bertujuan untuk menangani masalah yang terjadi pada Indonesia dan Belanda. Pada
intinya Belanda ini tetap ingin menjajah bangsa Indonesia bagaimana pun caranya.
Walaupun tidak bisa menjajah Indonesia secara utuh dan keseluruhan, menjajah
sebagian kecil dari negara Indonesia pun bagi Belanda tidak masalah. Intinya pada
periode ini Indonesia kembali berjuang dan berkorban melawan Belanda yang
datang bersama NICA.
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Perjuangan Indonesia yang selanjutnya bukanlah perjuangan dan pengorbanan
yang mudah, karena pada periode ini Indonesia berjuang mempertahakan
kemerdekaannya dari masalah-masalah yang timbul dari internal di dalam
pemerintahan Indonesia sendiri. Yang mana pada saat itu yang menjadi masalah
adalah mengenai bentuk negara dan konstitusi yang dianut oleh Indonesia. Namun
Indonesia dapat melewati situasi ini
Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya
karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan
kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945
memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan
BAB 5 SEJARAH PERJUANGAN BANGSA | 122

