Page 141 - KONSEP DASAR PKN -
P. 141
satunya adalah hak untuk merdeka dan mengatur rumah tangganya sendiri tanpa
ada campur tangan dari pihak lain atau negara lain.
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat
Ternyata adanya pengakuan dari bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia
bukan hanya terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea
pertama saja, melainkan juga ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
alinea keempat yang bermakna bahwa negara Indonesia ini menjamin akan semua
hal yang dibutuhkan dan diperlukan warga negaranya mulai dari perlindungan,
keamanan, kesejahteraan, keadilan, kedaulatan, dan lainnya. Semua itu dijamin oleh
Indonesia terhadap semua warga negaranya yang mana jelas tercantum di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
c. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup hak dalam bidang
politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar dari Pasal 27 sampai dengan
Pasal 34 UUD 1945. Sejatinya sangat luar biasa negara Indonesia dalam menjamin
hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya namun rumusan-rumusan dalam
konstitusi ini sangat terbatas jumlahnya dan rumusannya pun sangat singkat dan
hanya dijelaskan secara garis besar saja. Jadi, di dalam batang tubuh Undang-
Undang Dasar 1945 ini masalah rumusan mengenai hak asasi manusia itu tidak
dibahas secara detail dan khusus, namun dalam perjalanannya rumusan-rumusan
yang mengenai hak asasi manusia dapat berkembang lebih lagi yang mana tertuang
dalam Pasal 28 A-J UUD 1945 hasil amandemen pertama tahun 1999. Jadi dari
penjelasan di atas saja kita bisa simpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang
terus melakukan pembaharuan terhadap semua konstitusi yang berhubungan
dengan hak asasi manusia, sebab Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi
manusia itu.
d. Ketetapan MPR
Rumusan mengenai hak asasi manusia di Indonesia juga tercantum di dalam
Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan
Ketetapan MPR tersebut muncul lah Undang-Undang baru yang mengatur masalah
BAB 6 HAK ASASI MANUSIA | 137
