Page 142 - KONSEP DASAR PKN -

hak asasi manusia yaitu Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini merupakan undang-undang
yang sangat erat kaitannya dalam proses berjalannya hak asasi manusia di

Indonesia. Setelah diyakini bahwa ternyata hak asasi manusia merupakan sesuatu

yang wajib ada di sebuah negara dan harus benar-benar dijaga dan dilindungi, maka
di Indonesia muncullah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak

asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 26b Tahun 2000.

e. Peraturan Perundang-undangan

Pembahasan mengenai hak asasi manusia di Indonesia juga terdapat dan
tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang hak

asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang

merupakan undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses
berjalannya hak asasi manusia di Indonesia, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999

ini dikatakan sebagai undang-undang yang sangat penting dalam hak asasi manusia

di Indonesia sebab undang-undang ini isinya sangat lengkap dan jelas dalam
mengatur masalah hak asasi manusia di Indonesia.

Adapun hak-hak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
antara lain: hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan

diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa

aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan
hak anak. Dari sini saja kita bisa melihat keseriusan Indonesia dalam menegakkan

hak asasi manusia, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini

maka hak asasi manusia pada setiap individu warga negara akan terjamin dengan
jelas dan pasti. Yang jelas seperti yang kita ketahui saat ini bahwa rumusan hak asasi

manusia masuk di dalam UUD 1945 dengan begitu semakin kuat jaminan hak asasi

manusia di Indonesia. Selanjutnya tugas negara adalah memastikan bahwa hak asasi
manusia tersebut benar-benar terlaksana dengan baik tanpa ada perbedaan antara

satu dengan yang lainnya dari setiap warga negara dan negara selanjutnya bertugas

mengadakan penegakkan hak asasi manusia dan memberikan perlindungan warga
negaranya dari tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

BAB 6 HAK ASASI MANUSIA | 138