Page 31 - KONSEP DASAR PKN -

keuangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sebagainya. Presiden juga

bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan luar negeri, pertahanan dan
keamanan nasional, serta hubungan internasional dengan negara-negara lain.

b. Hubungan Pemerintah dengan Lembaga Legislatif
Meskipun pemerintah Indonesia menjalankan kekuasaan eksekutif, kedudukan

dan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh dan interaksi dengan lembaga legislatif,

yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip check and balance,

terdapat mekanisme pengawasan dan kontrol antara eksekutif dan legislatif. DPR
memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang memungkinkan

parlemen untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden

dan kabinetnya. Pemerintah memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-
undang (RUU) kepada DPR yang kemudian dibahas dan disetujui bersama sebelum

diundangkan (Putra, 2022). Hal ini menunjukkan adanya peran penting pemerintah

dalam proses legislasi, yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara. Selain itu, beberapa keputusan penting, seperti

pengesahan anggaran negara, pengangkatan duta besar, perjanjian internasional,
dan pernyataan perang, memerlukan persetujuan DPR. Mekanisme ini dirancang

untuk memastikan bahwa pemerintah tetap berada dalam jalur konstitusional dan

tidak menyalahgunakan kekuasaan.

c. Hubungan Pemerintah dengan Lembaga Yudikatif

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yudikatif memiliki kedudukan
yang independen, yang berarti terpisah dari eksekutif dan legislatif. Namun,

hubungan antara pemerintah dan lembaga yudikatif tetap penting dalam konteks

penegakan hukum dan keadilan. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan
bahwa sistem hukum berjalan dengan baik dan adil, termasuk dalam hal

implementasi putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Pemerintah

tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam proses peradilan, karena
hal tersebut bertentangan dengan prinsip independensi yudikatif. Namun,

pemerintah dapat memainkan peran dalam mendukung lembaga yudikatif melalui
kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa sistem peradilan memiliki sumber

BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 27