Page 32 - KONSEP DASAR PKN -

daya yang cukup, bebas dari korupsi, dan mampu menjalankan tugasnya secara

efektif.

d. Kedudukan Pemerintah dalam Konteks Otonomi Daerah

Pemerintah pusat memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem pemerintahan
Indonesia, namun hal ini tidak berarti menghilangkan peran pemerintah daerah.

Melalui prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan tertentu
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini diatur dalam undang-undang

tentang otonomi daerah, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri,

aspirasi masyarakat, dan potensi daerah. Kedudukan pemerintah dalam konteks

otonomi daerah juga mencakup peran dalam pengawasan dan koordinasi,
memastikan bahwa kebijakan yang diambil di tingkat daerah sejalan dengan

kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

e. Kedudukan Pemerintah dalam Sistem Presidensial

Kedudukan pemerintah dalam sistem presidensial memberikan stabilitas
politik, karena Presiden memiliki wewenang untuk menjalankan program-program

pemerintah tanpa harus bergantung pada dukungan harian dari parlemen. Namun,

hal ini juga menuntut adanya tanggung jawab yang besar, di mana Presiden harus
dapat menunjukkan kepemimpinan yang efektif dan transparan, serta mampu

bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan

nasional.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan, fungsi pemerintah Indonesia

meliputi penyediaan layanan publik yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah juga berperan

dalam menetapkan aturan dan kebijakan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas di

masyarakat, bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan
yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan

kedudukan pemerintah Indonesia mencakup pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh
Presiden, hubungan dengan DPR untuk pengawasan dan legislatif, dukungan terhadap

BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 28