Page 33 - KONSEP DASAR PKN -

lembaga yudikatif, penerapan otonomi daerah, dan kedudukan pemerintah dalam

sistem presindensial.

E. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945

1. Hak Warga Negara Menurut UUD 1945
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita

terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak

boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak.Dalam hal kewarganegaraan,
hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak,

jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya (Nafilah, 2020).
Hak adalah hal-hal yang harus diterima orang secara langsung atau tidak

langsung. Dimulai hak-hak yang paling dasar, seperti hak untuk hidup layak, hak

untuk memilih keyakinannya, hak untuk menentukan nasibnya. Semua warga
negara dapat menggunakan haknya jika dia terlebih dahulu memenuhi

kewajibannya sebanyak mungkin. Konsep hak juga dikemukakan atau dijelaskan

menurut pendapat beberapa pakar ahli. Menurut Srijanti, “hak adalah unsur
normatif yang memandu tindakan, melindungi kebebasan, dan menjamin

kesempatan bagi orang untuk mempertahankan martabat dan nilai”. Menurut
pandangan Notonegoro tentang hak adalah “hak untuk menerima atau melakukan

sesuatu yang harus diterima atau dilaksanakan dan pada prinsipnya tidak dapat

dilakukan oleh pihak lain yang mungkin terpaksa melakukannya” (Haifarashin et
al., 2021).

Hak yang dimiliki warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang

Dasar yang diantaranya diatur dalam pasal:
a. Pasal 27 ayat 2, bahwa mengenai setiap warga negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 27 ayat 3 yaitu setiap

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
b. Pasal 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) mengenai setiap warga negara berhak

mendapat perlindungan Hak Asasi Manusia.

c. Pasal 29 ayat 2, bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk
memeluk agama yang diyakininya.

d. Pasal 30, bahwa setiap warga negara berhak atas pertahanan dan keamanan
hidup.

BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 29