Page 44 - KONSEP DASAR PKN -

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lahirnya ide pembatasan kekuasaan itu tidak terlepas

dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan negara dalam tangan satu
orang, sehingga mengundang munculnya kekuasaan yang mutlak/absolut. Dengan

demikian, pada dasarnya tujuan utama dari pemisahan atau pembagian kekuasaan

(separation or distribution of power) adalah untuk mencegah terjadi pemusatan
kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang

absolut atau sewenang-wenang. Melalui ketentuannya, secara konstitusional UUD 1945

juga melakukan pembatasan kekuasaan dengan membagi cabang kekuasaan negara
kepada lembaga-lembaga negara, seperti lembaga legislatif (BAB VII UUD 1945 tentang

DPR), lembaga eksekutif (BAB II UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara),
dan lembaga yudikatif (BAB IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Menjamin hak-hak yang diperintah
Di sini konstitusi menjamin hak-hak warga negara, sehingga pemerintah tidak boleh

mengurangi apalagi menghapus hak tersebut. Hak-hak yang ditetapkan dan dijamin

dalam konstitusi adalah hak konstitusional. Apalagi negara melalui konstitusinya
mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk hak asasi

manusia masing-masing individu yang berada di dalam wilayahnya tersebut. Adanya
jaminan perlindungan hak asasi manusia di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi

bermakna bahwa siapapun,termasuk negara dan peraturan perundang-undangan

lainnya dilarang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Sebaliknya konstitusi membebankan kewajiban legal-formal kepada pemerintah

untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya kepada warganya

tetapi juga bagi setiap orang yang berada dibawah kekuasaannya. Wujud jaminan UUD
1945 terhadap hak-hak yang diperintah dituangkan secara konseptual melalui

pengakuan akan fundamentalnya hak asasi manusia. Pengaturan hak asasi manusia

dalam UUD 1945 dapat dilihat dalam Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal
28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J.

3. Menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat
Setiap lembaga negara dalam konstitusi telah ditentukan kekuasaannya masing-

masing. Dalam kekuasaan lembaga negara tersebut terkandung pengertian, bahwa
suatu lembaga memiliki kedaulatan dalam menjalankan kekuasaannya itu. Tetapi

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 40