Page 46 - KONSEP DASAR PKN -
P. 46

keadilan sosial). Sehubungan dengan itulah maka beberapa sarjana merumuskan tujuan

               konstitusi  itu  seperti  merumuskan  tujuan  negara  konstitusional,  atau  negara
               berkonstitusi. Menurut J. Barent (dalam Anggyamurni et al., 2020), ada 3 tujuan negara

               yaitu  (i)  untuk  memelihara  ketertiban  dan  ketenteraman,  (ii)  mempertahankan

               kekuasaan,  (iii)  mengurus  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  kepentingan  umum.
               Sedangkan  Maurice  (dalam  Anggyamurni  et  al.,  2020)  menyatakan  bahwa  tujuan

               konstitusi  adalah  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  (i)  ketertiban,  (ii)  kekuasaan,

               dan (iii) kebebasan. Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan
               negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara.

               Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan
               kebebasan warga negara tetap tidak terganggu.

                   Adapula yang menyatakan tujuan konstitusi yaitu:

               a.  Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang maksudnya
                   tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik

                   dan  bisa  saja  kekuasaan  penguasa  akan  merajalela  dan  bisa  merugikan  rakyat

                   banyak.
               b.  Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak menghormati Ham orang lain

                   dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakanhaknya.
               c.  Pedoman  penyelengaraan  negara  maksudnya  tanpa  adanya  pedoman  konstitusi

                   negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

                   Berdasarkan  Penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  Konstitusi  untuk
               menjamin  kehidupan  dan  perlindungan  HAM,  sebagai  pedoman  penyelenggaraan

               negara  dan  membatasi  kekuasaan  penguasa  yang  semuanya  itu  merupakan  satu  hal

               yang wajib untuk diwujudkan.


               C.  Konstitusi Indonesia
                 a)  Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

                      Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia adalah UUD
                  1945 (sebelum perubahan), Konstitusi RIS, UUDS RI, UUD Negara Republik Indonesia

                  Tahun 1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945 sesudah perubahan).  Beberapa

                  Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku di  Indonesia, telah terjadi
                  tiga kali pergantian konstitusi, yaitu dari UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS,

                  Konstitusi RIS diganti dengan UUDS RI, dan terakhir adalah UUDS RI diganti dengan



                                                                             BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 42
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51