Page 16 - D:\INSTITUT PROFESIONAL INDONESIA 1\COMPANY PROFILE\

b. melindungi kepentingan pengguna jasa, dengan menjaga kerahasiaan
informasi yang berkaitan dengan permohonan Hak Kekayan Intelektual yang
dikausakan kepadanya, dan;
c. memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang Hak kekayaan
Intelektual, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang Hak Kekayan
Intelektual.

5. Pemberian pelayanan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
c, diberikan secara cuma-cuma kepada pengguna jasa yang tidak mampu.

Institut Profesional Indonesia (IPI) bekerjasama dengan Universitas Sahid
menyelenggarakan Pendidikan di bidang Hak kekayaan Inteletual sesuai dengan Pasal 9
PP 2/2005 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Konsultan HKI,
Direktorat Jenderal HKI atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal
dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan dibidang HKI.

Konsultan KHI harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 3 PP 2/2005, yaitu:
1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. berijazah sarjana S1;
4. menguasai bahasa Inggris;
5. tidak berstatus sebagai pegawai negeri;
6. lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (beserta ujiannya).

Sebelum menjalankan jabatannya sebagai Konsultan HKI, Konsultan HKI wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri. Sumpah atau
janji Konsultan HKI sebagaimana diatur pada Pasal 6 PP No. 2 Tahun 2005. Selanjutnya,
Konsultan HKI yang telah diangkat dan mengangkat sumpah atau janji, didaftar dalam
daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang
Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh DJKI. Para konsultan HKI kemudian
akan diberikan Kartu Identitas Konsultan HKI yang berfungsi sebagai tanda pengenal
bagi Konsultan HKI.

15