Page 10 - Mobile Modul KBReproduksi
P. 10

MODUL 4 | KB dan Kesehatan Reproduksi




           A. Latar Belakang

              Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
           tinggal dan mendapatkan lingkungan  hidup yang baik dan
           sehat serta memperoleh  pelayanan kesehatan merupakan
           amanah  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945
           Pasal  28  H  ayat  (1).  Pembangunan  kesehatan  bertujuan  untuk
           meningkatkan  kesadaran, kemauan,  dan kemampuan hidup
           sehat bagi setiap orang  agar terwujud  derajat kesehatan
           masyarakat yang setinggi-tingginya,  sebagai investasi bagi
           pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  secara
           sosial  dan ekonomis. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam
           bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif,
           dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh,
           dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan ini
           dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
           termasuk  didalamnya adalah pelayanan Keluarga  Berencana
           (KB) yang juga memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama,
           sosial budaya, moral, dan etika profesi.
              Untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  hidup sehat  bagi seluruh
           penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu,
           Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya
           di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat
           Indonesia untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-
           tingginya. Sejalan dengan hal ini, Negara telah bersepakat dan
           berkomitmen  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004
           tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memasukkan
           jaminan kesehatan  sebagai salah satu  program  jaminan sosial
           selain  4  (empat)  program  jaminan  sosial  lainnya  yaitu  jaminan
           kecelakaan kerja,  hari  tua, pensiun,  dan kematian.  Didalam
           undang-undang ini diatur pula dalam penjelasannya bahwa yang
           dimaksud dengan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan KB.
              Dalam   Undang-Undang    Nomor    52   Tahun    2009   tentang
           Perkembangan   Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
           dikatakan  bahwa  penduduk  sebagai  modal  dasar  dan  faktor



       10 |  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
           Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15