Page 11 - Mobile Modul KBReproduksi

dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam
pembangunan berkelanjutan. Untuk itu dilakukan upaya
pengendalian angka kelahiran sehingga terwujud pertumbuhan
penduduk yang seimbang melalui diantaranya pengaturan
kehamilan sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri
untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan
mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan
cara, alat dan obat kontrasepsi.
Dengan telah diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) terhitung mulai 1 Januari 2014, telah terjadi beberapa
perubahan pengaturan sistem pelayanan kesehatan nasional
termasuk didalamnya adalah sub-sistem jaminan pembiayaan,
sub-sistem pelayanan kesehatan dan pengelola pembiayaan
pelayanan kesehatan. Dengan telah diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS maka BPJS Kesehatan
berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Serta
diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan. Perubahan ini tentunya juga akan berimplikasi
terhadap kebijakan, strategi dan program KB yang diyakini dapat
mengurangi kesenjangan dan unmet need pasangan usia subur
tehadap kebutuhan pelayanan KB.
Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk
berkontribusi secara langsung terhadap 2 ( dua ) dari 7 (tujuh)
agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV
2020-2024, yaitu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia
(SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, serta mendukung Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

B. Deskripsi Singkat
Selamat! Anda sedang mempelajari modul pembelajaran
tentang Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
modul ini membahas tentang pelayanan KB era JKN, Alat, Fungsi,

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 11
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana