Page 55 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile
P. 55

13.     Kemitraan       dalam       Mengatasi       Persoalan
            Kependudukan
               Persoalan     strategis  dalam      penyelesaian    dampak
            kependudukan juga terikat dengan kemampuan struktural yang
            dimiliki. Luasnya  cakupan  wilayah dan  dimensi dari  dampak
            kependudukan memerlukan model kemitraan yang lintas sektoral
            dalam berbagai jenjang kewenangan. Integrasi berbagai pihak
            dalam  satu model kebijakan yang komprehensif menjadi jalan
            prasyarat utama. Dimana kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi
            ketika terbentuk pembagian kerja sektoral yang jelas, ketersediaan
            data yang baik terhadap masalah yang dihadapi, serta analisis
            stakeholder yang terpadu.


            C. Refleksi isu nasional ke dalam isu lokal
               Dalam kerangka pembangunan pada level lokal baik itu pada
            tingkatan kabupaten/Kota ataupun Desa, tentu saja merefleksikan
            isu-isu  nasional dalam  kerangka lokal menjadi suatu kebutuhan
            yang sangat penting  dan mendesak, mengingat  hakikat dari
            pembangunan kependudukan itu sendiri.
               Refleksi  itu  tentu  saja  diawali  dengan  memahami  kerangka
            isu nasional secara menyeluruh  kemudian dilakukan pemadu
            padanan dengan  fenomena-fenomena  yang bersifat lokal.
            Refleksi ini juga menuntut kemampuan dalam memahami data-
            data yang sudah tersedia di tingkat  lokal. Pemahaman data
            yang baik disertai dengan pengetahuan kondisi sosio demografis,
            serta tata laksana pemerintahan akan menggiring pada analisis
            isu strategis yang bersifat lokal yang presisi.
               Berikut beberapa contoh refelksi isu nasional ke dalam isu lokal:
               1.  Isu angka fertilitas penduduk kemudian dianalisis dengan
                   fenomena pernikahan dini yang kemungkinan marak terjadi
                   serta cakupan kesertaan ber-KB yang kemungkinan masih





                                       Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  | 55
                            Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60