Page 21 - Mobile Modul1_Program bangga kencana
P. 21

adalah presiden  dan  pelaksanaan tugas  sehari-hari  dilakukan
            oleh  Menteri Negara  Kesejahteraan  Rakyat yang  dibantu
            Dewan  Pembimbing  Keluarga  Berencana.  Dasar pertimbangan
            pembentukan BKKBN pada saat itu adalah:
               Program  keluarga  berencana  nasional perlu  ditingkatkan
            dengan  memanfaatkan  dan memperluas kemampuan fasilitas
            dan sumber yang tersedia.
               Program  keluarga  berencaba perlu digiatkan dengan
            melibatkan masyarakat maupun pemerintah secara maksimal.
               Program  keluarga berencana  perlu diselenggarakan secara
            teratur  dan terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
            yang telah ditetapkan.
               Selanjutnya yang  menjadi tugas  Pokok  BKKBN  antara  lain
            adalah:
               1.  Menjalankan    koordinasi,   integrasi  dan    sinkronisasi
                   terhadap  usaha-usaha pelaksanaan program  keluarga
                   berencana  nasional yang dilakukan oleh unit-unit
                   pelaksana.
               2.  Mengajukan       saran-saran     kepada       pemerintah
                   mengenai pokok kebijaksanaan dan masalah-masalah
                   penyelenggaraan program Keluarga Berencana Nasional.
               3.  Menyusun Pedoman Pelaksanaan Keluarga Berencana atas
                   dasar pokok-pokok  kebijaksanaan yang  ditetapkan oleh
                   Pemerintah.
               4.  Mengadakan kerjasama antara Indonesia dengan negara-
                   negara asing maupun badan-badan internasional dalam
                   bidang keluarga berencana selaras dengan kepentingan
                   Indonesia dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
               5.  Mengatur  penampungan dan mengawasi penggunaan
                   segala jenis bantuan  yang  berasal dari dalam negeri
                   maupun yang berasal dari luar negeri sesuai  dengan
                   kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.





                                       Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  | 21
                            Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26