Page 16 - Mobile Modul MekopIMP

MODUL 6 | MEKOP dan IMP

A. Latar Belakang Mekanisme Operasional

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pada masa otonomi
daerah tidak mengalami perkembangan yang maksimal. Selama
satu dekade mulai dari tahun 2002-hingga tahun 2012, Total
Fertility Rate (TFR) atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan
hidup oleh seorang perempuan stagnan di angka 2,6 (Survei
Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI, tahun 2002 dan
2012). Barulah setelahnya berdasarkan data SDKI tahun 2017 TFR
turun menjadi 2,4 secara nasional. Meskipun begitu, hasil ini masih
jauh dari target TFR yaitu sebesar 2,1.
Pada masa berlakunya Undang-Undang nomor 2 tahun 1999
dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Program Keluarga Berencana (KB) berada pada
Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota) dan dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang bisa sangat
berbeda statusnya antara satu daerah dengan daerah yang
lainnya. Pada masa ini peran Penyuluh KB (PKB) dan atau Petugas
Lapangan KB (PLKB) mengalami penurunan, dimana banyak PKB/
PLKB dialihfungsikan diluar kompetensi dasarnya menjadi pekerja
di bidang lain. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa
program KB mulai merosot di era ini dan seringkali tidak menjadi
prioritas pemerintahan daerah.
Lahirnya Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan
penguatan terhadap program Keluarga Berencana dengan
dua program lainnya, yaitu Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga. Melalui undang-undang ini BKKBN direstrukturisasi,
tidak lagi menjadi badan koordinasi bidang KB, dan diubah
menjadi lembaga pemerintah untuk melaksanakan program
Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK). Amanat lain dari undang-undang ini (pasal
54) adalah pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga

16 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana