Page 18 - PEDOMAN_SKRIPSI_REVISI__LENGKAP

11

2.1.7.2.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.
Pengumpulan semua bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, baik yang berupa

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan-bahan

hukum tersebut selanjutnya akan diinventarisir, klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah

yang akan dianalisis dan selanjutnya disistemasisasi untuk dianalisis.

2.1.7.2.5. . Analisis Bahan Hukum.
Analisis pada penelitian hukum normatif adalah analis deskriptif kualitatif. Analisis

deskriptif kualitatif merupakan analisis yang memaparkan dan bertujuan untuk

memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang hukum dengan menggunakan logika

berfikir deduktif dalam menjawab permasalahan.

1.1.1.2.Tipe Penelitian Hukum Empiris/Yuridis Sosiologis
2.1.7.2.2. Tipe Penelitian.
Penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis merupakan implementasi ketentuan hukum

normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori Non Judicial Case

Study yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan

dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan.
Karakter dalam penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis, yaitu :

1) Harus ada suatu peristiwa/kejadian/tindakan nyata yang muncul atau terjadi dalam
kehidupan masyarakat. Fenomena itulah yang kemudian diidentifikasi menjadi peristiwa

sosial yang berkaitan dengan hukum. Misalnya kecurangan perolehan suara di dalam

perhitungan suara oleh KPPS sejak terjadi perubahan pemilihan calon legislatif secara
terbuka.

2) Mendasarkan pada hukum yang tidak tertulis (kebiasaan) yang terjadi dan dilakukan
oleh masyakat. (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020)

3) Implementasi hukum dalam masyarakat, misalnya menurut undang-undang perkawinan

harus dilaksanakan dan dicatat di depan pejabat KUA/Catatn Sipil, tetapi yang terjadi
di masyarakat perkawinan hanya dilaksanakan di depan tokoh agama bukan pejabat

KUA/Catatan Sipil