Page 7 - SKH Palangka Post Edisi 12 September 2019
P. 7

DPRD KAPUAS









                kamis, 12 september 2019                                                                                                                                                             07



                   Rancangan Tatib dan Kode


                           Etik Dikonsultasikan




                KUALA KAPUAS, PPOST       gan jadwal ke-                      ini.
                 Untuk lebih memantap-    giatan tentatif                       Sebagaima-
                kan rancangan tata tertib   DPRD Kapuas                       na tujuan dari
                (tatib) dan kode etik ka-  masa jabatan                       ad anya tatib
                langan DPRD Kabupaten     2019 - 2024.                        dan kode etik
                Kapuas  melakukan kon-     “Rancangan                         ini, lanjut Yo-
                sultasi ke pihak Biro Hu-  tatib dan kode                     hanes, yakni
                kum Pemerintah Provinsi   etik ini  jan-                      sebagai ke -
                (pemprov) Kalimantan      gan s am pai                        tentuan yang
                Tengah (Kalteng).         terdapat hal-                       berlaku bagi
                 Menurut  Wakil  Ketua    hal yang tidak                      anggota dewan
                Sementara DPRD Kapuas,    sesuai atau                         tanpa kecuali.
                Yohanes, pembahasan su-   keluar dari      H Darwandie         “Jadi, seb -
                dah dilakukan,  maka ran-  ketentuan dan                      agai rambu-
                cangan tatib dan kode etik   aturan di atas-  “Jadi, sebagai   rambu kerja,
                itu di konsultasikan ke   nya. Untuk itu   rambu-rambu kerja,   baik kewajiban
                pemprov.                  lah perlunya                        dan haknya, se-
                 Konsultasi ke Biro Hu-   dikonsulta -   baik kewajiban dan   bagai anggota
                kum Setda  Kalteng tentang   sikan,” jelas   haknya, sebagai   dewan,” tam-
                rancangan tatib dan kode   politisi PDI   anggota dewan,”     bahnya. (pro/
                etik tersebut sesuai den-  P erjuangan                        P4)
                                                                                                                                                                                                  Foto : PPost/Lapro
                                                                                                paripUrNa - Anggota DPRD Kabupaten Kapuas saat mengikuti rapat paripurna perdana pengambilan sumpah dan jabatan anggota DPRD  periode 2019-2024 di
                                                                                                Kuala Kapuas, belum lama ini.
                   Warga Kembali Diingatkan

                             Pentingnya KTP El                                                           Beri Solusi Kelola




                KUALA KAPUAS, PPOST       sehingga semua                     terus gencar
                  Anggota DPRD Kabupaten   wajib KTP itu                     melakukan sos-
                Kapuas, Zulkarnaen, kembali   sudah terekam,”                masih banyak  Lahan Tanpa Bakar
                                                                             ialisasi atau bisa
                mengingatkan warga, khusus-  ucap Zulkar-                    juga jemput bola
                nya yang belum melakukan   naen, kemarin.                    ke wilayah yang
                perekaman kartu tanda pen-  Untuk itu,
                duduk, segera melakukannya   ia berharap                     warganya belum
                di kantor Dinas Kependudu-  hal ters ebut                    melakukan pereka-
                kan dan Catatan Sipil (Dis-  bisa menjadi per-               man KTP-el.
                dukcapil).                hatian masyara-                      T erutama,       kUaLa kapUas, ppOst                                   dengan tidak melakukan pem-   “Bahwa larangan membakar
                  Menurut politisi Partai Ke-  kat  yang ma-                 menjelang pelak-   Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   bakaran.                  lahan jangan sampai mematikan
                bangkitan Bangsa (PKB) ini,   sih belum sama                 sanaan pemilihan                                                           “Khusus bagi petani tradis-  usaha petani ladang. Beri solusi
                pentingnya KTP-el dilengkapi   sekali melaku-  Zulkarnaen    gubernur Kalteng   (DPRD) Kabupaten Kapuas,  Bendi, mengapresiasi pen-   ional, membakar lahan itu di-  atau cara terbaik untuk mengo-
                sebagai dokumen administrasi   kan perekaman                 tahun 2020, sehing-  egakan  hukum  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan   percaya sebagai tradisi turun   lah lahan tanpa dibakar. Namun
                kependudukan yang harus   KTP-el.        “Perekaman KTP-el    ga semuanya bisa   lahan.                                               menurun. Dengan membakar   cara itu tidak mematikan usaha
                dimiliki masyarakat, karena   “Karena ini   begitu diperlukan   terdata dengan baik.                                                  maka lahan menjadi subur,  baik   petani tradisional, tapi malah
                kegunaannya dalam berbagai   unt uk  mera -                    “Perekaman KTP-                                                        di lahan pasang surut maupun   makin meningkatkan perta-
                kepengurusan surat menyurat   pikan sistem   agar masyarakat   el  begitu diperlu-  Bendi berharap penegakan   Rabu (11/9).           petani ladang,” jelasnya.   nian jadi lebih besar dan banyak
                lainnya.                  kependudukan    bisa menyalurkan   kan agar masyara-  hukum bagi pelaku atau ter-  Hanya saja, Bendi menekank-   Karena itu, untuk merubah   daripada kebiasaan lama,” jelas
                  “Karena peran aktif ma-  daerah juga,” ka-                 kat bisa menyalur-  sangka tdersebut memberikan   an bahwa dibalik dari pen-  pola dan kebiasaan tersebut di-  legislator dari daerah pemilihan
                syarakat sangat dibutuhkan   tanya.       hak pilihnya dan   kan hak pilihnya   efek jera. “Iya, semoga mem-  egakan hukum itu  perlu juga   perlukan cara agar tidak memati-  (dapil) meliputi  Kecamatan
                dalam menyukseskan pereka-  Zulkarnaen     menyukseskan      dan menyukseskan   berikan efek jera dan menjadi   kiranya ada solusi bagi masyara-  kan kehidupan petani tradisional   Kapuas Hilir,   Pulau Petak,
                man KTP elektronik ini agar   juga  berharap   pilgub nanti,”  pilgub  nanti,”   contoh bagi masyarakat lain-  kat atau petani tradisional soal   dan juga terus bertani dengan   Kapuas Murung dan Dadahub.
                bisa mencapai target maksimal,   Disdukcapil                 jelasnya.(bn/P4)   nya,” katanya kepada media ini,   bagaimana mengolah lahannya   tidak melakukan pembakaran.  (pro/P4)





















                                                                                                                                    Berharap Tambahan Bus


                                                                                                                                           Sekolah Terealisasi



                                                                                                                              KUALA KURUN, PPOST        mengatakan, para pelajar dan   rap  pemerintah  pusat  dapat
                                                                                                                                Ketua Sementara Dewan   masyarakat sangat mend-   memenuhi permohonan bantu-
                                                                                                                              Perwakilan Rakyat Daerah   ambakan adanya tambahan   an bus sekolah yang diajukan,”
                                                                                                                              (DPRD) Kabupaten Gunung   bantuan bus dari pemerintah   tuturnya.
                                                                                                                              Mas (Gumas), Gumer, ber-  pusat,dalam hal ini adalah Di-  Sementara itu, Kepala Di-
                                                                                                                              harap pemerintah pusat dapat   rektorat Jenderal Perhubungan   nas Perhubungan (Dishub)
                                                                                                                              memenuhi permohonan Dinas   Darat Kementerian Perhubun-  Gumas, Yemmie mengatakan,
                                                                                                                              Perhubungan (Dishub) setem-  gan.                   telah mengajukan permohonan
                                                                                                                              pat yang meminta bantuan    “Saat ini, keberadaan bus   bantuan empat unit bus ke-
                                                                                                                              empat unit bus.           sekolah di Gumas baru berjum-  pada pemerintah pusat dengan
                                                                                                                                ”Tentu apabila permohonan   lah satu unit. Sementara para   rincian dua unit bus sekolah
                                                                                                                              bantuan empat unit bus itu di-  pelajar yang dilayani terbilang   dan dua unit bus umum.
                                                                                                                              penuhi, maka kami dari DPRD   cukup banyak,” ujarnya.  ”Dari  DPRD sudah me-
                                                                                                                Foto : PPost/Anthoneal  juga akan menyetujui anggaran   Gumer berharap, nantinya   nyatakan kesanggupan untuk
                DisOrOt - Satu-satunya SPBU di Kota Kuala Kurun menjadi sorotan, karena dituntut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penyaluran BBM ber-  pemeliharaan dan operasional   keberadaan bus sekolah dapat   penyediaan anggaran peme-
                subsidi.                                                                                                      bus yang dimasukkan dalam   mengurangi angka kecelakaan   liharaan dan operasional em-
                                                                                                                                                        lalu lintas (lakalantas) di kalan-
                                                                                                                                                                                  pat unit bus tersebut pada
                                                                                                                              Anggaran Pendapatan dan
                            BBM Subsidi untuk                                                                                 Belanja Daerah (APBD) ta-  gan pelajar.             tahun 2020 mendatang. Semoga
                                                                                                                                                          ”Keberadaan bus sekolah
                                                                                                                                                                                  pemerintah pusat juga mau
                                                                                                                              hun 2020,” ucapnya di gedung
                                                                                                                                                        sangat bermanfaat bagi para
                                                                                                                                                                                  memenuhi permohonan kita,”
                                                                                                                              DPRD setempat, Selasa (10/9).
                                                                                                                                                                                  katanya.(nth/P4)
                                                                                                                                                        pelajar di sini. Jadi kami ha-
                                                                                                                                Politisi PDI Perjuangan ini
                Kepentingan Masyarakat                                                                                            Dorong Perempuan Daftar
                                                                                                                                          Calon Anggota BPD


                kUaLa kUrUN, ppOst                                   kepentingan masyarakat serta   perubahan kuota BBM harus   KUALA KURUN, PPOST      Mengingat pentingnya praktik   dalamnya agar keputusan yang
                                                                                                                                Anggota DPRD Kabupaten
                Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Ka-  lebih ditertibkan lagi antrian pen-  dibuat perjanjian. Lalu memaksi-  Gunung Mas (Gumas), Iceu   politik berbasis kesetaraan gen-  diambil lebih memperhatikan
                                                                                                                                                        der, maka kaum perempuan juga
                                                                                                                                                                                  kepentingan perempuan.
                                                                                                malkan layanan dengan mengatur
                                                                     gisian BBM bersubsidi tersebut,”
                bupaten Gunung Mas (Gumas),  Yuniwa, mengingatkan    tutur politisi partai Golongan   jam kerja SPBU,” ujarnya.  Purnamasari, mendorong kaum   harus mampu menunjukkan   ”Kami pun berharap nantinya
                pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),  Karya (Golkar) ini.         Yuniwa menambahkan, pihak   perempuan di desa Agar tidak   perannya, khususnya di pemer-  dalam pelaksanaan pemilihan
                khususnya di Kota Kuala Kurun, agar menyalurkan bahan   Beberapa waktu lalu, kata dia,   SPBU juga harus menyesuai-  ragu dan memberanikan diri un-  intahan desa.  BPD  berjalan dengan aman,
                                                                                                                                                          ”Perempuan diciptakan seb-
                bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kepentingan ma-  telah dilakukan rapat dengar   kan jumlah karyawan dengan   tuk mendaftar sebagai calon ang-  agai penolong bagi suami serta   lancar dan demokratis,”ujarnya.
                                                                     pendapat (RDP) antara DPRD
                                                                                                                                                                                   Terpisah, Kepala Dinas Pem-
                                                                                                data awal, kuota dari pertamina
                                                                                                                              gota Badan Permusyawaratan
                syarakat.                                            dengan pemangku kepentingan   disesuaikan dengan kuota awal   Desa (BPD).          ibu yang mampu menjadi teladan   berdayaan Masyarakat dan Desa
                                                                     terkait BBM. RDP membuahkan   berdasarkan data UKL-UPL dan   ”Sekarang ini, sejumlah desa   dan pelindung bagi anaknya. Ti-  (DPMD) Gumas, Yulius Agau
                                                                     hasil, yakni pihak SPBU mem-  memprioritaskan layanan kepada   sudah mulai melakukan proses   dak hanya itu, perempuan juga   mengatakan, animo masyarakat
                 ”Kami ingatkan kepada pen-  milihan (dapil) I mencakup Ke-  berikan harus menyampaikan   masyarakat yang benar-benar   tahapan  pemilihan  BPD.  Di-  harus berperan dan ambil bagian   mendaftarkan diri menjadi calon
                gelola SPBU agar dalam peny-  camatan Kurun,Mihing Raya   laporan mengenai kuota yang   membutuhkan.          harapkan ada keterwakilan   di bidang sosial dan politik, khu-  anggota BPD cukup baik. Ini
                aluran BBM bersubsidi harus   dan Sepang ini meminta kepada   diterima setiap bulan ke Dinas   ”Apabila hasil RDP tersebut ti-  kaum perempuan dalam pe-  susnya dalam memperjuangkan   artinya sudah ada kesadaran dari
                untuk kepentingan masyarakat.   pengelola SPBU khususnya di   Perindustrian dan Perdagangan   dak digubris, maka tentunya dari   milihan anggota BPD di masing-  hak-haknya,” tutur Iceu.  mereka untuk ikut berperan dan
                Bukan untuk kepentingan yang   Kota Kuala Kurun agar benar-  (Disperindag) setempat.  SPBU akan dipanggil kembali   masing desa,” ucapnaya, Rabu   Politisi Golkar  ini menekank-  ambil bagian dalam membangun
                lain, sehingga kebutuhan mereka   benar memprioritaskan pendis-  ”Selain it u,SPBU wajib mel-  untuk mempertanggungjawab-  (11/9) siang.  an, sudah  seharusnya kaum   desa.
                terhadap BBM bersubsidi dapat   tribusian BBM bersubsidi untuk   aporkan Upaya Pengelolaan Ling-  kannya. Kami ingatkan kepada   Dia mengatakan, BPD meru-  perempuan tidak hanya men-  Bahkan kesadaran itu tidak
                terpenuhi,” tegas Yuniwa, Selasa   masyarakat umum.  kungan dan Upaya Pemantauan   mereka agar memperhatikan   pakan lembaga perwujudan   jadi penonton di panggung   hanya muncul dari kaum laki-
                (10/9).                     ”Jangan sampai SPBU di Kota   Lingkungan (UKL-UPL) ke DLH   hasil RDP tersebut,” tandasnya.   jalannya demokrasi dalam peny-  politik dan pemerintahan, akan   laki saja, namun juga dari kaum
                 Legislator dari daerah pe-  Kuala Kurun mengesampingkan   setempat. Termasuk, apabila ada   (nth/P4)         elenggaraan pemerintahan desa.   tetapi juga harus ikut terlibat di   perempuan.(nth/P4)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12