Page 3 - E MAGAZINE EDISI AGUSTUS 2023
P. 3
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut
Pangkalpinang (4/8/2023) - Kementerian Hukum “Kemenkumham melakukan langkah-langkah agar
dan HAM (Kemenkumham) menerima opini Wajar pengelolaan keuangan dan BMN transparan dan
Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang akuntabel. Di antaranya meningkatkan kecermatan dan
dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap konsistensi dalam melakukan pengawasan dan
laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022. Opini pengendalian. Selain itu, meningkatkan kepatuhan
WTP ini merupakan capaian ke-14 kali secara berturut- terhadap peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
turut sejak dari tahun 2009 hingga tahun 2023. Kemenkumham juga melakukan penertiban,
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan
meminta segenap jajaran Kemenkumham untuk persediaan dan aset. Kemudian, Kemenkumham
mempertahankan opini WTP, serta menindaklanjuti melakukan proses inventarisasi dan verifikasi atas
temuan dan rekomendasi BPK. Yasonna tidak ingin ada properti investasi.
temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan. Langkah terakhir yang diambil Kemenkumham
“Masih ada temuan dan rekomendasi BPK yang adalah koordinasi dengan pihakinternal dan eksternal
harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut dan
ditentukan. Temuan-temuan tersebut agar segera rekomendasi. Sementara itu Anggota I BPK RI, Nyoman
ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan berulang,” Adhi Suryadnyana mengungkapkan BPK menemukan
ujarnya di gedung Graha Pengayoman. bahwa Kemenkumham terus melakukan pembenahan
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tindak dari tahun ke tahun agar sesuai dengan kebutuhan
lanjut Kemenkumham terhadap temuan BPK per masyarakat. Pada laporan keuangan tahun 2022 BPK
semester II tahun 2022 mencapai 91.8 persen dengan tidak menemukan permasalahan signifikan yang
status telah sesuai rekomendasi. Angka ini lebih tinggi berdampak pada penilaian opini dari BPK.
dari standar nasional yang berada di posisi 75 persen. “BPK tidak menemukan permasalahan signifikan
Yasonna mengatakan Kemenkumham terus yang berdampak pada penilaian kewajaran. Semua
berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan telah sesuai SAP sehingga
pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). tahun 2022 Kemenkumham kembali mendapat opini
WTP,” jelasnya.
