Page 5 - E MAGAZINE EDISI AGUSTUS 2023
P. 5
Samakan Persepsi Aparat Penegak Hukum di KUHP Baru
Pangkalpinang (9/8/2023)-Setelah disahkan “Tentunya (ini) merupakan kontribusi yang
menjadi Undang-Undang (UU), upaya pemerintah positif, yang perlu disikapi dengan melakukan
untuk melakukan reformasi hukum pidana diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari
nasional belum selesai. Pemerintah perlu seluruh komponen anak bangsa, khususnya
mempersiapkan keberlakuan UU Kitab Undang- akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pidana,” kata Laoly di The Trans Resort Bali.
pada 2 Januari 2026 ini, utamanya dalam Yasonna mengatakan upaya ini bukan tanpa
menyamakan persepsi aparat penegak hukum alasan, yaitu agar dalam implementasi dan aplikasi
(APH). dari pelaksanaan UU KUHP dapat dilaksanakan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana,
(Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut peran prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana.
APH sangat penting didalam praktik penegakan Perbedaan pandangan, pendapat, dan
hukum, karena mereka yang akan menjadi ujung pemahaman tidak hanya terjadi kepada APH.
tombak dalam mengimplementasikan KUHP. Jauh sebelum UU KUHP disahkan, perbedaan ini
“Penyamaan pandangan dan pemahaman bahkan sudah dimulai, yaitu antara pihak yang
APH menjadi penting artinya, karena mereka yang mendukung dengan pihak yang menentang
akan menjadi ujung tombak dalam disahkannya UU KUHP. Perbedaan ini antara lain
mengimplementasikan KUHP dalam praktik meliputi pengaturan mengenai hukum yang hidup
penegakan hukum,” kata Yasonna dalam dalam masyarakat (living law), pidana mati, dan
Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana khusus.
KUHP. “Perjalanan pembentukan UU KUHP tidak
Sosialisasi UU KUHP yang dilakukan selalu berjalan lancar. Pro dan kontra diserukan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari
(Kemenkumham) bagi APH di seluruh Indonesia mahasiswa, organisasi masyarakat, instansi
ini sangat penting artinya didalam menyikapi pemerintah, dan organisasi internasional,” kata
perbedaan pemahaman dan pendapat dalam Yasonna.
pengaturan UU KUHP.
